Peran UMKM Dalam Ketahanan Pangan

pangan

Dalam rangka penerapan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan yang menekankan pada pencapaian ketahanan pangan dengan berbasis pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat yang memuat “Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah.” (Bagian Kedua Pasal 3 ayat 2 (m)), Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat “Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah.” (Bab II Pasal 7 ayat 2 (m)), dan Permentan No.65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang

Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang sehingga mampu melaksanakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan-Nya di muka bumi ini. Atas karunia dan kebesaran-Nya, manusia diciptakan di bumi ini dengan berbagai sumber pangan yang melimpah untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan komponen penting yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia, sudah sepantasnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada-Nya hendaknya senantiasa menjaga, merawat, dan melestarikan sumber pangan secara arif dan bijaksana.

Dalam rangka mencapai pemenuhan kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia maka harus terpenuhi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang layak melalui pengelolaan sumber pangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan pangan tersebut memerlukan politic will dari pemerintah pusat dan daerah sehingga berjalan sinergis. Pemenuhan kebutuhan pangan atau disebut dengan ketahanan pangan, sebagaimana tercantum dalam UU no.18 tahun 2012 memiliki pengertian yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan tersebut tidak dapat tercapai apabila kedaulatan pangan dan kemandirian pangan belum terpenuhi.

Berdasarkan UU no.18 tahun 2012, pengertian kedaulatan pangan dan kemandirian pangan adalah sebagai berikut :

  • Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
  • Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial,ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Apabila ketahanan pangan telah tercapai tahapan berikutnya adalah tata cara pengelolaan sumber pangan yang telah tersedia tersebut supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga mampu meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat atau dikenal dengan istilah keamanan pangan. Adapun pengertiannya sebagaimana tercantum dalam UU no.18 tahun 2012 adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ketika ketahanan pangan tercapai maka keamanan menjadi prioritas untuk dilaksanakan, salah salah kegiatannya adalah melalui penerapan Standar Nasional Indonesia oleh pemerintah untuk bahan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Disamping itu dalam pengolahan dan pengelolaan bahan pangan pada skala industri harus memperhatikan sanitasi melalui penerapan Good Manufacturing Practices (GMPs) dan Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) sehingga produk yang dihasilkan terjamin mutu dan higienitasnya. Output dari ketahanan pangan adalah tercapainya masyarakat yang memiliki gizi dan kesehatan yang baik, sehingga mampu menjadi warga negara yang produktif dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Sesuai dengan data yang kami peroleh dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian maka diperoleh kinerja ekspor impor untuk komoditas pertanian dengan jumlah surplus 17.222.555 ton atau senilai 19.117.531 ribu USD. Dimana nilai surplus tersebut diperoleh dari jumlah ekspor sebesar 33.068.326 ton atau senilai 30.233.960 ribu USD sedangkan jumlah impor mencapai 15.845.771 ton atau senilai 11.116.429 ribu USD. Jika dilihat dari perspektif ketahanan pangan, maka dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan di tahun 2013 mencapai 157,08 juta ton dan kinerja ekspor impor surplus sebesar 17,22 juta ton.

Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dalam rangka menggalakan ketahanan pangan yang berkesinambungan maka telah dirancang program aksi ketahanan pangan di tahun 2015 yaitu :

  • Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)/ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
  • Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)
  • Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
  • Penguatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)
  • Analisis stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen

UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pencapaian ketahanan pangan. Peran UMKM dalam Ketahanan Pangan sangat penting dan mendesak, dalam ketahanan pangan terdapat aspek produksi, distribusi dan konsumsi dari ketiga aspek tersebut UMKM dapat memberikan peran yang konkret antara lain :

1. Produksi :

  • Menyediakan peralatan dan perlengkapan produksi pertanian, co : mesin penggilingan gabah, mesin traktor,
  • Menyediakan bibit unggul/benih, pupuk , pakan ternak/ikan untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan

2. Distribusi :

  • Menyediakan jasa pengangkutan hasil pangan
  • Memasarkan hasil pangan kepada konsumen

3. Konsumsi

  • Menyediakan mesin produksi skala industri untuk menghasilkan produk hasil pangan dengan nilai tambah dan gizi yang baik sehingga dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat.

Dari ketiga aspek mempengaruhi ketahanan pangan tersebut, perlu kita bahas satu persatu aspek tersebut. Aspek pertama yang menjadi topik bahasan adalah aspek produksi. Dalam aspek produksi ini terdapat 2 hal yang merupakan bagian penting dari ketahanan pangan yaitu :

1. Kedaulatan Pangan

Sebagaimana diatur dalam UU no.18 tahun 2012 tentang Pangan, kedaulatan pangan memiliki arti adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai dengan sumber daya pangan lokal.

2. Kemandirian Pangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan, dapat disampaikan bahwa pengertian Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Dua hal tersebut adalah sebagai tahapan/langkah menuju ketahanan pangan. Mengingat pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan maka komponen pendukungnya harus dipersiapkan dengan baik. mulai dari regulasi, kebijakan, program, anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Apabila Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan telah tercapai maka Ketahanan Pangan telah tercapai. Oleh karena itu UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat hendaknya mampu berkontribusi secara nyata dengan didukung oleh regulasi, pengetahuan, dan teknologi dari pemerintah maupun swasta. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang ideal namun demikian dalam implementasinya belum menggembirakan, mengingat pemerintah masih melakukan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Dalam mencapai ketahanan pangan memerlukan daya upaya yang konsisten dari tingkat hulu hingga hilir. Di tingkat hulu petani/nelayan/peternak senantiasa memproduksi hasil pangan yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup, sementara itu di bagian proses perlu industri UMKM yang mampu mengelola bahan mentah menjadi produk setengah jadi/produk jadi, sedangkan pada tahap hilir adalah peran aktif UMKM bidang perdagangan untuk memasarkan produk jadi.

Hubungan yang sinergi antara petani, nelayan, peternak dengan industri UMKM, dan UMKM bidang perdagangan dengan didukung oleh pemerintah, lembaga penelitian, dan universitas sehingga akan terbangun sebuah sistem ketahanan pangan yang efektif dan efisien.

Rantai sistem yang terbentuk dalam usaha memenuhi ketersediaan pangan adalah sebagai berikut :

  1. Sumber Pangan sebagai sumber pemasok bahan pangan untuk dimanfaatkan oleh para petani sehingga hubungan diantara ketiga komponen tersebut adalah berkorelasi positif atau berbanding lurus.
  2. Petani sebagai penggarap dan pengelola sumber pangan memperoleh manfaat dari hasil penjualan bahan pangan tersebut kepada para pedagang dan pemerintah, sehingga dapat diterangkan bahwa hubungan ketiganya adalah berkorelasi positif.
  3. Pedagang sebagai pengumpul bahan pangan dari petani menjual bahan pangan tersebut kepada industri pangan maupun langsung kepada konsumen, sehingga hubungan ketiganya adalah berkorelasi positif.
  4. Pemerintah sebagai regulator dapat membeli langsung dari petani apabila terjadi kenaikan harga bahan pangan yang disebabkan oleh permainan harga para tengkulak sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan operasi pasar dengan menjual bahan pangan dari petani langsung kepada masyarakat. Disamping itu pemerintah dapat memberikan subsidi bagi petani/nelayan/peternak untuk mendukung pengolahan dan pengelolaan lahan/perikanan/ternaknya melalui skema subsidi.
  5. Industri pangan mendapatkan bahan pangan dari para pedagang untuk diproses dan diolah sehingga dapat menghasilkan nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun diekspor. Dengan melimpahnya pasokan bahan pangan kepada industri maka meminimalisir impor bahan pangan dari luar negeri.
  6. Masyarakat mendapatkan manfaat dari bahan pangan yang dipasok langsung oleh pedagang dan pemerintah maupun dari industri dalam bentuk produk jadi sehingga mampu meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat akan melahirkan tenaga kerja produktif yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
  7. Pertumbuhan ekonomi nasional mampu mendorong pihak pemerintah dan swasta untuk meningkatkan dan memelihara produksi pangan dalam negeri agar ketersediaan pangan dalam negeri tetap terjaga. Selain itu pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan taraf hidup petani sehingga dapat hidup layak sebagai dampak meningkatnya permintaan bahan pangan. Dampak lain dari pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kawasan bisnis dan pembangunan sarana prasarana/infrastruktur yang perlu mendapat pembatasan dari pemerintah pusat maupun daerah apabila mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem sumber daya hayati penghasil sumber pangan. Seiring dengan kemampuan ekonomi yang meningkat maka aspek pertahanan dan keamanan akan ditingkatkan untuk melindungi kawasan laut Indonesia dari ancaman kapal-kapal asing pencuri ikan.

Ketahanan pangan menjadi agenda strategis yang harus dilaksanakan dan menjadi prioritas pemerintah untuk jangka waktu yang panjang, mengingat dengan sumber pangan dan ketersediaan pangan yang cukup maka bangsa Indonesia akan disegani dan menjadi bangsa yang maju. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

  1. Terpenuhinya pasokan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia.
  2. Mampu menciptakan generasi cerdas dengan asupan gizi dan kesehatan yang baik.
  3. Mampu meningkatkan produksi produk jadi berbasis bahan pangan untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, sehingga mampu menyerap tenaga kerja di sektor industri pangan.
  4. Mampu menjadi negara yang mandiri tidak bergantung dari impor dan berorientasi ekspor.
  5. Mampu meningkatkan devisa negara dari kegiatan ekspor bahan baku, bahan setengah jadi, maupun produk jadi berbasis pangan.
  6. Tercapainya ketahanan nasional meliputi aspek politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Disusun oleh :
Rino Hapsoro, S.TP

Referensi :

  1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
  2. Materi Fokus Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan TA 2015 oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
  3. Jurnal Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian 2001-2013 oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
  4. http://www.bps.go.id/
  5. Sumber foto : http://umkmnews.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *